JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Effendy Choirie, mengatakan, untuk mengurangi kasus yang sama dengan Ruyati binti Sapub, tenaga kerja wanita (TKW) yang dihukum mati di Arab Saudi, pemerintah terlebih dahulu harus memperhatikan skill para tenaga kerjanya yang ingin bekerja di negara Timur Tengah, termasuk di Arab Saudi.
Pasalnya, dia menilai, skill tersebut merupakan salah satu cara untuk beradaptasi dengan kultur beberapa negara di wilayah tersebut yang memang mempunyai kultur keras, telebih dengan para buruh migran yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT).
"Kultur di sana (Arab Saudi) itu memang keras. Kultur mereka pembantu itu dianggap budak. Sehingga sering kali tenaga kerja kita disiksa di sana. Jadi, kalau pengiriman tenaga kerja yang tidak pakai skill itu lebih baik diberhentikan secara total. Itu artinya pemerintah harus mencarikan atau membangun kesempatan kerja bagi mereka di dalam negeri ini, Karena tidak ada jaminan keselamatan kalau mereka kesana," ujar politisi yang akrab dengan panggilan Gus Choi ini, seusai mengikuti sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (23/6/2011).
Gus Choi menambahkan, pemerintah juga tidak dapat lepas tanggung jawab, jika warga negaranya yang bekerja di Timur Tengah melakukan tindakan-tindakan pidana. Menurutnya, sebagian besar para pekerja di negara tersebut, melakukan tindakan pidana, karena memang telah diperlakukan secara kasar, dan tidak mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai kultur dari negara yang akan dituju.
"Selain itu juga ada faktor-faktor yang tidak pernah diungkap. Contohnya, kita lihat saja, mereka ke sana karena disini tidak ada pekerjaan. Lalu ketika disana keterampilannya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena tidak dididik. Kenapa tidak dididik? Karena yang mengirim tidak mendidik. Lalu, kenapa kok jika dididik, boleh dikirim ke sana? Ya, karena pemerintah memperbolehkan. Disinilah peran pemerintah," ungkapnya.
"Dan ketika disana mereka diperlakukan dengan kultur yang keras, sehingga mereka melakukan berbagai tindakan pidana itu. Nah ini faktor-faktornya. Inilah akibatnya jika hilirnya saja dilihat, tetapi hulunya tidak," imbuhnya.
Karena itu, lanjut Gus Choi, pemerintah harus tegas dalam mengatasi kasus ini. Dia mengharapkan, agar kementrian dan instansi-instansi, yang terkait dengan permasalahan tenaga kerja mampu bekerja secara maksimal agar kasus-kasus kekerasan terhadap TKI di Timur Tengah dapat diatasi.
"Apalagi kan kemarin itu masih ada 23 orang yang lagi yang sedang menunggu vonis. Jadi, pemerintah harus serius. Kalau memang tidak bisa menjamin keselamatan warga negaranya, lebih baik stop saja pengiriman TKI kita ke sana secara permanen, tidak usah pakai istilah moratorium, masyarakat tidak akan ngerti. Dan saya yakin itu bisa, jika pemerintah ini kreatif," tukasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar